Kuningan Darurat Moralitas, Pemuda Soroti Menurunnya Integritas Pejabat Publik

Sosial143 views

KUNINGAN ONLINE – Meningkatnya berbagai pemberitaan terkait dugaan pelanggaran moral yang melibatkan pejabat publik di Kabupaten Kuningan menjadi sorotan serius masyarakat.

Tidak hanya terjadi di lingkungan eksekutif, isu serupa juga menyeruak di ranah legislatif, memunculkan kekhawatiran akan menurunnya integritas dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Iklan

Fenomena tersebut dinilai menjadi alarm bagi semua pihak bahwa ruang lingkup pekerjaan, yang seharusnya menjadi tempat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, justru dalam sejumlah kasus berubah menjadi ruang yang tercoreng oleh perilaku tidak pantas.

Salah seorang pemuda Kuningan, Habib, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Menurutnya, moralitas pejabat publik tidak bisa dipisahkan dari kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Iklan

“Ketika pejabat publik tersandung persoalan moral, yang rusak bukan hanya nama pribadi, tetapi juga citra lembaga dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan secara keseluruhan,” ujar Habib, Rabu (29/4/2026).

Ia menilai, jabatan publik seharusnya menjadi amanah yang dijaga dengan penuh tanggung jawab, bukan justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan norma sosial dan nilai etika.

“Kalau ruang kerja sudah menjadi tempat lahirnya perilaku yang tidak baik, maka ini menjadi tanda bahwa kita sedang menghadapi darurat moralitas. Ini harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

Habib juga menegaskan bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, berharap para pemimpin mampu memberikan teladan yang baik, baik dalam sikap, ucapan, maupun tindakan.

Menurutnya, Kuningan yang dikenal sebagai daerah religius dan menjunjung tinggi nilai budaya tidak seharusnya terus-menerus dihantam isu-isu yang merusak marwah kepemimpinan daerah.

Ia mendorong agar setiap lembaga pemerintahan memperkuat pengawasan internal serta menanamkan kembali pentingnya etika jabatan dan integritas personal.

“Pejabat publik harus sadar bahwa mereka bukan hanya bekerja secara administratif, tetapi juga membawa tanggung jawab moral. Keteladanan itu penting, karena masyarakat melihat dan menilai,” tegasnya.

Habib berharap momentum ini menjadi bahan evaluasi bersama agar Kuningan tidak hanya maju secara pembangunan fisik, tetapi juga kuat dalam pondasi moral dan etika kepemimpinan.

“Jangan sampai kita sibuk membangun infrastruktur, tetapi lupa membangun karakter. Karena kehancuran sebuah daerah seringkali bukan dimulai dari kurangnya anggaran, melainkan runtuhnya moralitas,” pungkasnya. (OM)