JAKARTA ONLINE – Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, meminta Kementerian Perhubunganuntuk memaksimalkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan meningkatkan efisiensitata kelola badan usaha pelabuhan.
Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (3/2).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI membahas berbagai aspek pengawasan terkait infrastruktur transportasi laut, kepelabuhanan, dan efektivitas operasional di salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia.
Selain itu, rombongan juga melakukan peninjauan langsung terhadap sarana, prasarana, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung operasional pelabuhan.
Danang menegaskan bahwa potensi PNBP dari sektor kepelabuhanan sangat besar dan harus dimanfaatkan secara maksimal agar memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
“Potensi PNBP dari sektor kepelabuhanan sangat besar, dan ini harus dimanfaatkan secara maksimal agar memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional,” ujar Anggota DPR RI Fraksi Gerindr ini.
Selain optimalisasi pendapatan negara, Komisi V juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan dan fasilitas Pelabuhan Tanjung Priok agar mampu bersaing dengan pelabuhan internasional.
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem operasional pelabuhan berjalan dengan baik dan mendukung kelancaran arus logistik nasional.
Evaluasi yang dilakukan dalam kunjungan kerja ini mendorong langkah-langkah konkret dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing Pelabuhan Tanjung Priok.
Komisi V DPR RI juga ingin memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan pelabuhan berjalan sesuai regulasi dan standar yang telah ditetapkan.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut sejumlah Anggota Komisi V DPR RI, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direktur Utama Pelindo, Direktur Utama PT Jakarta International Container Terminal (JICT), Stakeholder lainnya terkait peningkatan sarana prasarana, pelayanan, dan kepatuhan hukum di Pelabuhan Tanjung Priok.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasional pelabuhan, mempercepat arus logistik, serta memastikan pengelolaan pendapatan negara yang lebih transparan dan efisien. (OM)
