KUNINGAN ONLINE – Perayaan Hari Jadi Kabupaten Kuningan ke-528 tahun 2026 menjadi sorotan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Meski Pemerintah Kabupaten Kuningan menyatakan rangkaian Hari Jadi digelar tanpa menggunakan APBD, muncul pertanyaan mengenai sumber pembiayaan kegiatan tersebut.
Inisiator Aliansi Masyarakat Kuningan (ALAMKU), Imam Royani, meminta Pemkab Kuningan membuka secara transparan sumber dana yang digunakan untuk membiayai seluruh rangkaian kegiatan Hari Jadi.
Menurut Imam, istilah “tanpa APBD” perlu dibuktikan secara terbuka. Publik, kata dia, berhak mengetahui siapa pihak yang memberikan dukungan, berapa nilai kontribusinya dan kegiatan apa saja yang dibiayai.
“Beberapa kepala SKPD sudah mulai menarik napas dalam. Sinyal urunan itu sudah ada. Tinggal menunggu kapan peluitnya ditiup,” kata Imam dalam keterangan persnya, Senin (24/8/2026).
Ia menilai, apabila benar terdapat kontribusi dari lingkungan SKPD, persoalannya menjadi lebih kompleks. Sebab, tidak digunakannya APBD secara langsung bukan berarti persoalan pembiayaan otomatis selesai apabila terdapat pengumpulan uang melalui mekanisme yang tidak jelas.
“Jangan sampai yang disebut non-APBD itu uang ‘selap-selip’ di luar pengeluaran resmi yang dilakukan SKPD. Kalau memang ada donatur, buka siapa donaturnya. Kalau sponsor, buka sponsornya. Kalau ada kontribusi dari pihak lain, jelaskan mekanismenya,” ujarnya.
Imam menegaskan, pernyataannya bukan tuduhan bahwa telah terjadi penyimpangan. Ia justru meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan sejak awal agar tidak menimbulkan prasangka di tengah masyarakat.
“Ini bukan tuduhan. Justru saya meminta pemerintah menjelaskan supaya tidak menjadi prasangka. Kalau memang semuanya transparan, buka saja,” katanya.
Menurutnya, jika pembiayaan berasal dari donatur atau sponsor, informasi tersebut seharusnya dapat disampaikan kepada publik sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026 yang meminta pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran untuk perayaan ulang tahun secara besar-besaran.
“Saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten/kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun, ulang tahun besar-besaran,” kata Prabowo.
Presiden meminta anggaran yang sebelumnya berpotensi digunakan untuk kegiatan seremonial lebih baik diarahkan untuk kebutuhan masyarakat, seperti perbaikan sekolah, rumah sakit serta peningkatan kesejahteraan guru.
Bagi Imam, pesan tersebut harus menjadi perhatian Pemkab Kuningan. Semangat efisiensi, menurutnya, tidak cukup hanya dengan menghilangkan anggaran dari APBD, tetapi juga harus memastikan tidak ada beban informal kepada aparatur pemerintah.
“Kalau memang tanpa APBD, silakan. Bahkan bagus. Tapi harus benar-benar tanpa APBD. Jangan APBD tidak keluar melalui pintu utama, kemudian uang keluar melalui pintu lain dengan nama urunan. Dan lagi awas OTT,” tegasnya.
Imam juga mengingatkan Pemkab Kuningan agar memperhatikan aspek pertanggungjawaban dan tata kelola keuangan. Ia berharap persoalan pembiayaan kegiatan Hari Jadi tidak kemudian menjadi temuan dalam pemeriksaan.
“Jangan sampai nanti muncul lagi seperti yang pernah tercatat dalam LHP BPK tahun 2025. Lebih baik dibuka dari sekarang. Siapa yang membiayai, berapa nilainya dan digunakan untuk apa,” ujarnya.
Menurut Imam, efisiensi bukan hanya persoalan menghapus satu pos belanja dari APBD. Efisiensi juga harus memastikan kegiatan pemerintah tidak menciptakan tekanan kepada kepala SKPD maupun aparatur untuk ikut menanggung biaya kegiatan.
“Kalau kepala SKPD merasa harus urunan, kita harus bertanya. Itu benar-benar sukarela atau ada tekanan? Kalau uang pribadi, ya harus jelas. Kalau uang kantor, harus ada mekanisme pertanggungjawabannya,” katanya.
ALAMKU pun mendorong Pemkab Kuningan mempublikasikan sumber pembiayaan seluruh rangkaian Hari Jadi ke-528. Tidak hanya total nilai pembiayaan, tetapi juga pihak yang memberikan dukungan serta bentuk kontribusinya.
Imam menegaskan, ALAMKU tidak mempersoalkan perayaan Hari Jadi sepanjang kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Kegiatan budaya, olahraga, UMKM hingga promosi pariwisata dinilai dapat menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi daerah.
Namun, ia mengingatkan agar kemeriahan acara tidak dibangun dengan pembiayaan yang tidak transparan.
“Publik tidak sedang melarang Hari Jadi. Kita hanya ingin memastikan kalau disebut tanpa APBD, ya benar-benar tanpa APBD. Kalau ada donatur, buka donaturnya. Kalau ada sponsor, buka sponsornya,” ujarnya.
Ia berharap Hari Jadi Kabupaten Kuningan ke-528 dapat menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa kegiatan pemerintahan tetap bisa berjalan di tengah efisiensi anggaran tanpa membebani APBD maupun perangkat daerah.
Bagi ALAMKU, transparansi pembiayaan menjadi kunci agar perayaan Hari Jadi tidak hanya meriah secara seremoni, tetapi juga bersih dari persoalan tata kelola dan potensi masalah hukum di kemudian hari. (OM)
