BANDUNG – Ketua Pergunu Jawa Barat, Dr. H. Saepuloh, M.Pd., menyoroti kebijakan pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait Program Sekolah Maung (Sekolah Manusia Unggul) yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Menurut Saepuloh, kebijakan pendidikan seharusnya diarahkan untuk memperkuat pemerataan mutu pendidikan di seluruh sekolah, bukan menciptakan kesenjangan baru antar Saruan pendidikan maupun peserta didik.
Ia menjelaskan, sejak 2022 pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan telah berupaya mengurangi disparitas mutu pendidikan antar sekolah melalui berbagai kebijakan, termasuk pemanfaatan Rapor Pendidikan.
Langkah tersebut bertujuan menghapus dikotomi antara sekolah unggulan dan sekolah tertinggal sehingga seluruh sekolah dapat berkembang dengan kualitas yang setara.
Namun, Program Sekolah Maung yang menerapkan pola penerimaan peserta didik melalui jalur prestasi dinilai berpotensi memunculkan kembali pelabelan sekolah unggulan.
“Jika siswa-siswa terbaik terkonsentrasi di satu sekolah, sementara sekolah lain menerima siswa yang tersisa, maka kesenjangan kualitas pendidikan justru bisa semakin lebar,” ujar Saepuloh kepada Kuninganonline.com, Jumat (19/6/2026).
Ia menilai seorang gubernur seharusnya mendorong peningkatan kualitas seluruh sekolah di Jawa Barat agar memiliki standar pendidikan yang merata.
Selain itu, Saepuloh juga menyoroti rencana bantuan bagi sekitar 70 ribu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dan diarahkan ke sekolah swasta. Menurutnya, publik berhak mengetahui kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan program tersebut.
“Pertanyaannya, apakah pemerintah daerah memiliki kemampuan anggaran yang cukup untuk membiayai puluhan ribu siswa tersebut secara berkelanjutan?” katanya.
Ia mengaitkan pertanyaan tersebut dengan sejumlah program pendidikan yang menurutnya masih menyisakan pekerjaan rumah, termasuk penyelesaian persoalan ijazah yang tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.
Saepuloh juga mengingatkan tentang penghentian Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang pada masa kepemimpinan Ridwan Kamil memberikan bantuan sekitar Rp600 ribu per siswa per tahun bagi sekolah swasta.
Menurutnya, jika bantuan dengan nilai relatif kecil tersebut tidak lagi berjalan seperti sebelumnya, maka masyarakat wajar mempertanyakan skema pendanaan program baru yang mencakup puluhan ribu siswa.
Ia berharap sekolah swasta tidak hanya dijadikan solusi sementara atas persoalan daya tampung sekolah negeri, tetapi juga memperoleh kepastian dukungan anggaran yang memadai.
“Yang dibutuhkan masyarakat Jawa Barat adalah kebijakan yang nyata, terukur, dan dapat dilaksanakan secara konsisten. Pendidikan harus menjadi sarana membangun masa depan, bukan sekadar ruang pencitraan,” tegasnya. (OM)
