KUNINGAN ONLINE – Audiensi atau rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi DPRD Kabupaten Kuningan terkait persoalan Mata Air Cipaniis belum juga dimulai hingga pukul 14.00 WIB, Senin (16/11/2026). Padahal, agenda tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB.
Molornya pelaksanaan audiensi membuat sejumlah peserta yang telah hadir memilih meninggalkan Gedung DPRD Kabupaten Kuningan. Situasi tersebut disayangkan oleh Aliansi Masyarakat Kuningan (ALAMKU) selaku pihak yang mengajukan permohonan audiensi.
Agenda RDP lintas komisi tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan ALAMKU untuk membahas persoalan Mata Air Cipaniis yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Berdasarkan surat undangan DPRD Kabupaten Kuningan tertanggal 13 November 2026, audiensi dijadwalkan berlangsung pada Senin, 16 November 2026 pukul 13.00 WIB di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan.
Dalam undangan tersebut, sejumlah instansi dan pihak terkait turut dicantumkan untuk menghadiri pembahasan, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PUTR, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Camat Pasawahan, serta Kepala Desa Paniis.
Namun, hingga satu jam dari waktu yang dijadwalkan, audiensi belum juga dimulai. Sejumlah peserta akhirnya memilih membubarkan diri dan meninggalkan lokasi.
Inisiator ALAMKU, Imam Royani, menyayangkan belum terlaksananya audiensi tersebut. Menurutnya, forum itu seharusnya menjadi ruang dialog terbuka untuk memperoleh informasi terbaru secara menyeluruh mengenai persoalan Mata Air Cipaniis.
Selain persoalan waktu pelaksanaan, Imam juga menyoroti tidak diundangnya pihak Pemerintah Kota Cirebon, termasuk PDAM, yang dinilainya memiliki keterkaitan langsung dengan pembahasan Mata Air Cipaniis.
“Saya juga sudah mempertanyakan kepada Ketua DPRD melalui WhatsApp, kenapa pihak Kota Cirebon tidak diundang dalam audiensi ini. Tapi pesan saya hanya dibaca, tidak ada respons atau jawaban,” kata Imam.
Ia menilai, ketidakhadiran sejumlah pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut berpotensi membuat pembahasan tidak berjalan secara komprehensif. Padahal, ALAMKU berharap seluruh pihak dapat memberikan penjelasan berdasarkan kewenangan dan informasi masing-masing.
Imam mengatakan, audiensi sebenarnya menjadi kesempatan bagi ALAMKU untuk mendapatkan perkembangan terbaru mengenai pengelolaan dan persoalan Mata Air Cipaniis dari seluruh pihak yang berkepentingan.
Namun, dengan kondisi tersebut, ALAMKU memilih mengalihkan perhatian untuk mengawal laporan yang sebelumnya telah disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar).
“Kita lebih memilih fokus untuk mengawal pelaporan di Kejati saja,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan, tujuan utama audiensi adalah memperoleh informasi yang utuh dan berimbang. Karena itu, keterlibatan seluruh pihak terkait, termasuk Pemerintah Kota Cirebon dan PDAM, dianggap penting agar persoalan Mata Air Cipaniis dapat dibahas secara terbuka.
“Audiensi ini sebetulnya sarana kami memperoleh informasi up to date secara komprehensif, tapi ya percumah juga kalau pihak Kota Cirebon termasuk PDAM-nya tidak hadir. Jadi kita lebih memilih fokus untuk mengawal pelaporan di Kejati saja,” pungkas Imam. (OM)





