KUNINGAN ONLINE – Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, muncul duet pasangan bakal calon Bupati Kuningan HM Ridho Suganda dari PDIP hingga di bahas oleh Tim Pilkada PKS Jawa Barat.
Hal ini langsung mendapat tanggapan dari Ketua DPD PKS Kuningan Dwi Basyuni Natshir melalui sambungan selulernya, Selasa (30/7/2024).
“Untuk komunikasi dengan semua partai dalam menghadapi Pilkada Kuningan, semua sudah terlaporkan ke pengurus lebih atas, termasuk DPW PKS hingga DPP PKS,” kata Dwi.
Ia menyampaikan, laporan kegiatan komunikasi dengan semua partai, ini sebagai upaya ketaatan terhadap pimpinan dan mengedepankan adab serta etika politik.
“Ya, saya kira semua partai memiliki etika politik. Kemudian, soal Pilkada Kuningan bagi PKS memiliki pengalaman tersendiri. Sehingga, ketika kita melakukan pelaporan atas kegiatan partai jelang Pilkada, tentu sebagai pencegahan terhadap pemotongan arah atau kompas,” kata Dwi yang juga Calon Anggota DPRD Kuningan 2024 -2029 terpilih.
Pemusatan putusan pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, PKS bergantung pada ketentuan dan kebijakan pengurus lebih atas. Pasalnya, bagi PKS dalam momen Pilkada Kuningan memiliki pengalaman tersendiri.
“PKS di Pilkada Kuningan punya pengalaman tersendiri. Ini sangat unik juga, dan terjadi saat usai mendaftar di KPU malah pasangan sebelah gak dapat rekomendasi. Meski pelaksanaan Pilkada sekarang jauh dengan Pilkada sebelumnya, namun kita tetap taat perintah partai saja,” ungkapnya.
Sehingga saat laporan atas komunikasi dengan semua partai masuk hingga menjadi pembahasan di DPP PKS, besar harapan muncul keputusan atas rekomendasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
“Jadi, kami sudah laporkan kegiatan partai dalam membangun komunikasi Pilkada. Harapan, hasil pembahasan DPP bisa mengeluarkan rekomedasi untuk koalisi dengan partai apa? Hal ini tentu membuat semua tidak cape dan lama menunggu juga,” ujarnya.
Menyinggung soal deadline muncul rekeomdasi dari DPP PKS, Dwi mengaku saat menjumpai Presiden PKS di sebuah hajat kader PKS Kuningan belum lama, telah tersampaikan serta memohon rekomendasi tersebut turun.
“Nah, dari pertemuan dengan Presiden kami, beliau hanya menjawab untuk deadline rekomendasi pasangan di Pilkada secara serentak, ini biasanya beberapa hari jelang pendaftaran ke KPU. Melihat hal itu, kayanya atau dugaan saya, semua partai juga pasti saling menunggu ya,” imbuhnya.
Mengenai akronim Murotal (Muhamad Ridho Suganda dan Ustad Alfan Safei), Ketua PKS Kuningan menjawab untuk akronim itu boleh apa saja, namun ketentuan itu bisa diterima oleh pengurus partai dan kedua belah pihak yang berstatus sebagai pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan.
“Saya kira untuk akronim apa saja, yang penting rekomendasi ada, kemudian semua bisa menerimanya. Baik secara partai maupun pasangan di Pilkada sendiri,” kata Dwi seraya menambahkan bahwa jumlah kursi DPRD Kuningan itu sebanyak 7 kursi dengan hasil suara di Pileg 2024 – 2029 itu lebih dari 81 ribu.
Semua partai dilaporkan ke wilayah, berjenjang tidak ada potong kompas, berbarengan Pilkada serentak, baliknya rekomedasi, tidak lama dan tidak cape, pernah presiden langsung, 27 Agustus, mendekati pendaftaran, karena di Kuningan pengalaman unik, pernah komunikasi dengan partai di DPP, daftar ke KPU sebelah rekomendasi gak turun, hawatir menyampaikan sesuatu kewenangan DPP, kepastian dua partai, Paslon sama, dugaan saya masih menunggu, kaya seperti itu, 500 lebih, situasi berbeda dengan Pilkada, adab politik dan etika,
Pengalaman head to head, kita nikmati saja dan takdir masing-masing, keinginan masyarakat Kuningan, Pilkada Kuningan jelas, pileg, lagi-lagi perjodohan partai, cerita bobogohan, begitu dalam hidup, kerumitan tambahan, akronim yang di pake masing-masing cocok dan DPP cocok, hasil Pileg 81 ribu 7 kursi. (OM)