KUNINGAN ONLINE – Pemerintah Kabupaten Kuningan terus memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dari berbagai bentuk kekerasan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui inovasi KUSAPPA DILANN (Kuningan Sahabat Perlindungan Perempuan dan Anak Disabilitas Korban Kekerasan).
Penguatan layanan tersebut dibahas dalam kegiatan Rapat Bedah Kasus (Case Conference) yang digelar Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DPPKBP3A Kabupaten Kuningan, Rabu (11/11/2026), di Aula DPPKBP3A Kabupaten Kuningan.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, S.H., M.Kn., Kepala DPPKBP3A H. Apip Ropi’i, S.Kep., Ners., S.Sos., SKM., M.M.Kes., Kepala UPTD PPA dr. Hj. Adhiani Koesman, M.K.M., Kanit Unit PPA Polres Kuningan IPDA Eko Prasetyo Kurniawan, S.H., serta Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kabupaten Kuningan Nana Suhendra, M.Pd.
Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kuningan, H. Apip Ropi’i, mengatakan bahwa penguatan perlindungan perempuan dan anak membutuhkan peningkatan kualitas penanganan kasus sekaligus pengembangan inovasi pelayanan yang mudah diakses masyarakat.
Menurutnya, KUSAPPA DILANN menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan perlindungan yang lebih cepat, tepat, dan memperhatikan kebutuhan khusus setiap korban, termasuk penyandang disabilitas.
“Melalui KUSAPPA DILANN, pemerintah daerah berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih mudah diakses, cepat, tepat, dan memperhatikan kebutuhan khusus setiap korban, termasuk penyandang disabilitas,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani mengingatkan masyarakat, khususnya keluarga korban, agar tidak merasa malu ataupun menutupi peristiwa kekerasan yang terjadi. Setiap kasus, menurutnya, perlu dilaporkan secara terbuka agar dapat ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan pengawasan terhadap anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
“Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Jangan sampai kasus kekerasan dibiarkan karena dapat menimbulkan korban lainnya,” pesannya.
KUSAPPA DILANN sendiri mengedepankan tiga prinsip utama, yakni aksesibilitas, inklusivitas, dan responsivitas. Melalui prinsip aksesibilitas, masyarakat diberikan kemudahan dalam menyampaikan pengaduan, termasuk bagi korban penyandang disabilitas.
Sementara prinsip inklusivitas memastikan setiap korban memperoleh pelayanan sesuai kondisi dan kebutuhannya. Adapun responsivitas menekankan pentingnya penanganan serta penjangkauan secara cepat dan tepat sasaran.
Kepala UPTD PPA Kabupaten Kuningan, dr. Hj. Adhiani Koesman, menjelaskan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan dua jalur pengaduan yang telah disediakan. Pertama, layanan secara langsung atau tatap muka di Kantor UPTD PPA Kabupaten Kuningan. Kedua, pengaduan digital melalui akses berbasis web maupun WhatsApp UPTD PPA di nomor 0821-1689-0831.
Setiap laporan yang masuk akan melalui lima tahapan penanganan, mulai dari penyampaian pengaduan, identifikasi dan asesmen awal oleh petugas, penentuan kebutuhan layanan, tindak lanjut dan rujukan, hingga pendampingan serta pemantauan.
Mekanisme tersebut dirancang agar setiap korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan sesuai kondisi serta kebutuhan yang dihadapi.
Selain penanganan kekerasan secara langsung, perhatian juga diarahkan pada pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yakni berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yang dilakukan, difasilitasi, atau diperluas melalui teknologi digital.
Dalam hal ini, Kepala Bidang IKP Diskominfo Kabupaten Kuningan, Nana Suhendra, M.Pd., menekankan pentingnya peningkatan literasi digital serta kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan etika berinteraksi di ruang siber.
Ia menjelaskan, bentuk KBGO yang perlu diwaspadai antara lain pelecehan dan intimidasi secara daring, penyebaran foto atau video tanpa persetujuan, penguntitan digital (cyberstalking), penyebaran data pribadi tanpa izin (doxing), pemerasan seksual secara daring (sextortion), hingga manipulasi foto dan video menggunakan kecerdasan buatan atau deepfake.
Untuk mencegahnya, masyarakat diimbau lebih berhati-hati dalam menjaga keamanan akun media sosial serta tidak sembarangan membagikan informasi pribadi, seperti kata sandi email, NIK, nama ibu kandung, alamat rumah, lokasi terkini, rekam medis, maupun data rahasia lainnya.
“Etika bermedia digital juga perlu diperkuat dengan menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan foto maupun informasi pribadi tanpa persetujuan, serta membangun komunikasi yang sehat dan saling menghargai. Masyarakat juga diharapkan tidak mudah meneruskan konten yang berpotensi merugikan, melecehkan, atau mempermalukan orang lain,” katanya.
Nana juga mengingatkan bahwa korban kekerasan digital harus mendapatkan ruang aman untuk melapor tanpa stigma dan tanpa disalahkan (victim blaming). Identitas serta data pribadi korban wajib dijaga kerahasiaannya.
Selain itu, bukti digital seperti tangkapan layar, tautan, dan rekaman percakapan perlu diamankan untuk mendukung proses penanganan maupun proses hukum apabila diperlukan.
Pendampingan terhadap korban KBGO juga harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari dukungan psikologis, bantuan hukum, hingga perlindungan dari ancaman dan intimidasi lanjutan. Penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak sesuai kewenangan dan kebutuhan korban.
Melalui inovasi KUSAPPA DILANN, penguatan koordinasi lintas sektor, serta edukasi pencegahan KBGO, Pemkab Kuningan berharap tercipta lingkungan yang aman, ramah, dan inklusif bagi perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
Upaya perlindungan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen terkait agar setiap korban kekerasan mendapatkan hak atas perlindungan, pendampingan, dan keadilan. (OM)
