KUNINGAN ONLINE – Hasil kesepakat diinternal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dengan urunan dari hasil gaji.
Sekretaris DPC PDIP Nuzul Rachdy menerangkan, urunan tersebut terdiri dari Anggota PDIP 9 orang dengan besaran iuran RP 30 juta, dan Bupati Kuningan sekaligus Ketua DPC PDIP Rp. 100 juta serta Wakil Bupati yang juga pengurus DPC PDIP sebesar RP. 50 juta.
“Ini sebagai bentuk kepedulian kader PDIP Kuningan, yang sebelumnya mendapat instruksi dari Ketua Umum yaitu Ibu Megawati diteruskan kepada DPD PDIP hingga ke DPC dan semua kader PDIP disetiap daerah,” ujar Nuzul yang juga ketua DPRD Kuningan, Kamis (29/7).
Zul sapaan akrab menjelaskan, bahwa uruan itu sekaligus bentuk gotong royong untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 serta mereka yang sedang melakukan Isolasi mandiri (Isoman).
“Terkumpulnya uang tersebut, sebagai bentuk keprihatin PDIP serta kepedulian terhadap masyarakat. Terutama mereka yang sedang menjalani isoman dan warga terdampak Covid-19 lainnya. Sebab dalam program PDIP peduli ini mengusung tema (Menangis Tertawa Bersama Rakyat),” jelasnya.
Sementara untuk teknis penyalur bantuan urunan tersebut, Zul mengungkapkan bahwa PDIP akan membuat dapur serta posko darurat di setiap Kecamatan. Pendirian dapur dan posko itu sebagai bentuk pelayanan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan masyarakat.
“Secara teknis, kita akan buat dapur umum, posko darurat sebagai pelayanan kepada lapisan masyarakat. Sebab bicara pandemic Covid-19 itu sudah bukan menjadi tugas pemerintah semata, melainkan menjadi tanggungjawab kita semua untuk memutus matarantai penyebaran covid-19 tersebut,” ungkapnya.
Pihaknya menuturkan, dalam penangan Covid-19 ada tiga indikator yang menjadi perhatian untuk memutus mata rantai penyebaran. Seperti dari jumlah kasus angka kematian, kesembuhan dan penyeberan Covid-19.
“Kami menganggap dalam penanangan Covid-19 yang harus diperhatiakan itu ada tiga. Diantaranya menekan peningkatan angka kematian, peningatan angka kesembuhan dan penekanan penyebaran Covid-19 yang terjadi di lingkungan,” tuturnya.
Dalam penekanan penyebaran Covid-19, Zul mendesak kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan penangan isolasi mandiri berbasis desa. Pasalanya, pelaksaan isolasi di desa itu sebagai pemutus besar penyebaran virus yang terjadi akhir- akhir ini.
“Ya sering saya sebut dan pernah meminta kepada pemerintah untuk melakukan isolasi berbasis desa. Meski pemerintah sudah punya tempat isolasi tepradu di BKPSDM, namun tidak ada salahnya melangsungkan isolasi mandiri di desa,” pungkasnya.
