BANDUNG ONLINE – Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk memperkuat sinergi dengan Palang Merah Indonesia (PMI), khususnya dalam meningkatkan pelayanan kemanusiaan, penanggulangan bencana, serta pemenuhan kebutuhan darah bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Tuti saat menghadiri pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2026–2031 yang dipimpin langsung Ketua Umum PMI, H.M. Jusuf Kalla, di Balai Gede Pakuan, Kota Bandung, Kamis (19/11/2026).
Tuti menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru PMI Jawa Barat. Ia berharap kepengurusan tersebut mampu memperluas jangkauan pelayanan kemanusiaan hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
Menurutnya, keberadaan PMI memiliki peran strategis, terutama dalam membantu masyarakat saat terjadi bencana maupun menjaga ketersediaan stok darah.
“Kehadiran PMI sangat vital bagi masyarakat, khususnya di daerah. Kami di Kabupaten Kuningan siap berkolaborasi dan mendukung penuh program-program kemanusiaan, penanggulangan bencana, serta pemenuhan kebutuhan donor darah demi kesejahteraan warga,” ujar Tuti.
Ia menambahkan, sinergi pemerintah daerah dengan PMI perlu terus diperkuat melalui koordinasi yang solid, peningkatan kapasitas relawan, serta pelayanan yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum PMI, H.M. Jusuf Kalla, dalam arahannya menekankan bahwa seluruh aktivitas organisasi harus berlandaskan nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan keikhlasan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui kerja nyata dan pengabdian langsung di lapangan.
“Tugas utama Palang Merah adalah mengabdi kepada kemanusiaan. Semua harus dilandasi hati nurani, kebersamaan, dan menjadi amal ibadah. PMI harus selalu hadir membantu masyarakat yang mengalami kesulitan maupun terdampak bencana,” tegas Jusuf Kalla.
Ia juga mengapresiasi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilainya memiliki pengalaman panjang dalam manajemen penanggulangan dan mitigasi bencana.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung program kerja PMI. Penguatan diarahkan pada modernisasi layanan darah, digitalisasi armada ambulans, hingga edukasi kebencanaan berbasis sekolah.
“Kita berharap kepengurusan baru mampu meningkatkan pelayanan kemanusiaan, memperkuat layanan donor darah, mengembangkan relawan hingga ke tingkat sekolah, serta membangun kemitraan yang lebih luas dengan berbagai pihak,” ujar Dedi.
Dedi juga mengusulkan agar materi kepalangmerahan kembali diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Langkah tersebut dinilai penting untuk membentuk kader-kader relawan sejak dini sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan generasi muda dalam menghadapi bencana.
Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2026–2031, R.M. Ibnu Ariebowo Kusumo, menyatakan kesiapannya mengemban amanah dengan meningkatkan profesionalisme organisasi melalui tata kelola yang transparan, peningkatan mutu pelayanan, serta penguatan kolaborasi multipihak.
“Kami berkomitmen membawa PMI Provinsi Jawa Barat menjadi organisasi kemanusiaan yang semakin profesional, responsif, dan terpercaya. Sinergi seluruh pengurus, relawan, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan misi kemanusiaan ini,” ungkap Ibnu.
Pelantikan tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat, perwakilan Polda Jawa Barat, Kodam III/Siliwangi, pengurus PMI kabupaten/kota se-Jawa Barat, serta para relawan.
Usai prosesi pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan kepalangmerahan oleh Pengurus Pusat PMI, di antaranya Sudirman Said, Rapiuddin, dan Suryani. Pembekalan tersebut menitikberatkan pada pemahaman Tujuh Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional serta kepemimpinan berbasis keteladanan untuk menjaga akuntabilitas organisasi.
Melalui momentum pelantikan ini, Pemkab Kuningan berharap hubungan kemitraan dengan PMI Provinsi Jawa Barat semakin kuat. Dengan demikian, berbagai program kemanusiaan, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan darah, dan penanggulangan bencana dapat berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (OM)









