KUNINGAN ONLINE – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kuningan, sudah menerima dua surat dari LBH NU dan Surat Audiensi dari FPI. Hal itu berkaitan dengan adanya polemik pemilihan diksi “Limbah” dalam pernyataan Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy.
Pernyataan Ketua DPRD, Nuzul Rachdy itu terjadi pada saat menanggapi pernyataan wartawan tentang penanganan Covid-19 di Pondok Pesantren Husnul Khotimah beberapa hari yang lalu.
Menurut Ketua BK DPRD Kuningan, Toto Taufikurrohman Kosim, dua surat yang sudah diterimanya tersebut, satu surat aduan dari pihak LBH NU Kuningan dan satu surat lainnya berupa permohonan audiensi dari Ormas FPI.
“Tahapan awal penanganan isu atau kasus yang sudah mencuat ini adalah menerima satu surat pengaduan, yaitu dari LBH NU Kuningan,” ujar Toto didampingi empat anggota BK lainnya, yakni Yanto Badrijanto, Etik Widiati, Purnama dan Uba Subari di Ruang VVIP DPRD Kuningan, Selasa (6/10/2020).
Surat yang kedua yang diterimanya, Toto menyampaikan, dari atas nama FPI yang meminta waktu untuk beraudiensi dengan BK DPRD Kuningan.
Mereka rencananya akan beraudiensi pada Rabu (7/10) besok dengan membawa serta beberapa perwakilan organisasi lainnya.
“Surat sudah masuk ke sekretariat, kemudian sekretariat akan memverifikasinya selama 7 hari. Setelah tujuh hari, kemudian pimpinan akan memberikan rekomendasi atau intruksi, kepada BK untuk melakukan kegiatan lanjutan,” ujarnya.
Meski begitu, jika pimpinan DPRD tidak merekomendasi apapun, dalam kurun waktu selama tujuh hari itu, disebutkannya, adalah hak BK untuk menangani kasus yang diadukan lebih lanjut.
“Kami, BK, berkomitmen untuk tetap menangani hal ini, karena kami telah dilantik, dan bukan abal-abal BK,” jelasnya.
Pihaknya mengaku berkomitmen untuk tetap menyelesaikan setiap kasus yang menyangkut anggota DPRD yang diadukan kepada BK.
“Apalagi kasus ini (ucapan Nuzul Rachdy) cukup menghebohkan dan mendunia. Doakan saja, setelah tujuh hari kita tunggu masuknya laporan-laporan, setelah itu akan kita proses,” ucapnya.
Toto berharap, semua tahapan yang akan ditempuh bisa diselesaikan. “Dalam bekerja, kita akan melihat bagaimana dan dari surat-surat yang sudah masuk. Kemudian kita pasti mengundang dan menghadirkan para pihak, baik yang mengadukan maupun pihak yang diadukan,” kata Toto.
Pihaknya menekankan, BK DPRD Kuningan sudah siap bertugas. Apapun resikonya adalah sudah menjadi tanggungjawab pihaknya.
“Kita sama-sama anggota dewan, di lain pihak, bahwa etika harus tetap ditegakkan. Ini kewajiban kita semua. Mohon doanya untuk kita dalam bekerja agar bisa menghasilkan satu kebijakan yang tepat,” pungkasnya. (OM)
