Soal Waduk Darma Diambil Alih Provinsi, Pengamat : Bupati dan DPRD Harus Renegosiasi, Awas Potensi Gagal Bayar di Kuningan Semakin Besar !

Politik, Sosial984 views

KUNINGAN ONLINE – Waduk Darma yang terletak di daerah Darma Kuningan Jawa Barat selama 11 tahun ini dikelola oleh PemKab Kuningan dan menjadi tambahan PAD Kabupaten Kuningan. Namun objek wisata tersebut setelah direvitalisasi sejak tahun 2019 akan beralih kepengelolaanya ke Pemprov Jabar.

Peralihan pengelolaan tersebut setidaknya didasari alasan bahwa aset tersebut merupakan milik Pemerintah Provinsi Jabar karena tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) sekaligus bersertifikat sehingga tidak ada yang bisa mengklaim.

Iklan

“Alasan lainnya adalah revitalisasi yang dilakukan sejak tahun 2019 tersebut menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat sehingga provinsi Jawa Barat tentu berkepentingan untuk mengoptimalkan APBD yang telah digelontorkan tersebut,” ujar pengamat Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, Jumat (31/3/2023).

Menurutnya, selama ini objek wisata waduk darma dikelola baik melalui UPTD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) maupun Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (Perumda AU). Dimana pengelolaan retribusi yang diperoleh sangat berguna untuk menambah PAD Kabupaten Kuningan.

Iklan

“Dan jika kemudian pengelolaan retribusi waduk Darma kemudian ditarik ke provinsi maka Kuningan tentu saja akan kehilangan salah satu sumber pemasukannya,” tutur ANH pituin Kuningan.

Dijelaskan ANH, tentu saja akan sangat berdampak bagi jalannya roda pemerintahan di Kuningan terlebih dengan munculnya kasus gagal bayar beberapa waktu lalu dimana mengindikasikan Kabupaten Kuningan mengalami kesulitan dalam hal pemasukan daerahnya.

Lebih lanjut, jika kemudian akhirnya objek waduk Darma pun akhirnya berpindah ke provinsi Jawa Barat maka permasalahan pendapatan Kabupaten Kuningan akan semakin dalam tentunya dan potensi gagal bayar di Kabupaten Kuningan akan semakin meningkat.

“Dan jika hal tersebut terjadi maka roda pembangunan kabupaten Kuningan akan terhambat dan tentunya masyarakat Kuningan akan terkena dampaknya,” ujarnya.

Maka, ANH mengatakan, menjadi penting Bupati Kuningan Acep Purnama untuk melakukan renegosiasi pengelolaan waduk Darma dengan Pemprov Jawa Barat.

“Pak Acep mesti mampu meyakinkan Pemprov Jabar bahwa keberadaan Waduk Darma amat penting bagi sumber pemasukan Kabupaten Kuningan dan Kuningan sangat membutuhkan hal tersebut dibanding Pemprov Jawa Barat yang memiliki Sumber Pendapatan yang jauh lebih banyak,” kata ANH.

“Acep pun tidak perlu malu menjelaskan kondisi di Kuningan termasuk kasus gagal bayar yang sedang ramai di Kuningan yang nilai nya mencapai 94 Milyar dimana jika Waduk Darma ditarik ke Provinsi pengelolaannya maka potensi gagal bayar di kabupaten Kuningan akan semakin besar terjadi,” tambahnya.

Selain Bupati, ANH menyebut, DPRD Kuningan juga mesti bersuara menyampaikan nota protes dan keberatan atas rencana pengambil alihan Waduk Darma dari PemKab Kuningan kepada Provinsi Jawa Barat.

“Karena permasalahan waduk Darma ini juga sangat terkait dengan kesejahteraan masyarakat Kuningan sehingga DPRD Kuningan pun sangat bertanggung jawab untuk memperjuangkan agar pengelolaan waduk Darma tidak beralih ke Pemprov Jabar melainkan tetap dikelola oleh PemKab Kuningan,” pungkasnya. (OM)