KUNINGAN ONLINE – Pada Selasa (20/10) malam, digelar agenda Paripurna Penyampaian Laporan hasil Verifikasi, Klarifikasi dan Penyelidikan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan terkait polemik diksi ‘Limbah” yang diucapkan oleh Ketua DPRD, Nuzul Rachdy.
Hadir 39 anggota DPRD Kuningan dalam Paripurna Penyampaian Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan. Paripurna pun dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Dede Ismail.
Ketua BK DPRD Kuningan, Toto Taufikurohman Kosim menyampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi, klarifikasi dan penyelidikan yang dilakukannya selama beberapa hari ini didapatkan pendapat hukum BK DPRD Kuningan.
“Berdasarkan rapat internsl BK, dengan menimbang hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi, baik terhadap para saksi dan terduga. Dengan menimbang verifikasi alat bukti, kami menyimpulkan bahwa statement Ketua DPRD Kuningan tentang Diksi ‘Limbah’ layak diperiksa dalam Persidangan Kode Etik BK DPRD Kabupaten Kuningan,” kata Toto membacakan laporannya.
Selanjutnya, Toto mengatakan, BK akan melanjutkan penanganan kasus ini dengan persidangan kode etik yang akan dilaksanakan pada beberapa hari. “Pada Rabu (21/10) pukul 15:00 WIB, pemanggilan Ketua DPRD dalam pemeriksaan sebagai teradu,” ujarnya.
Kemudian pada Kamis (22/10) pukul 09:00 WIB, mendengarkan pokok permasalahan dari pengadu. “Pada Jum’at (23/10) pukul 09:00 WIB, agenda, mendengarkan keteranfan teradu,” ucapnya.
Lalu, pada Senin (26/10) agendanya adalah memeriksa alat bukti. Pada Selasa (27/10) agendanya adalah mendengarkan pembelaan dari teradu. “Senin (02/11) baru akan diambil putusan,” tandasnya.
Sebelum diketuk palu, Paripurna penyampaian laporan BK ini, mendapat interupsi dari salah seorang pimpinan fraksi, yakni Ketua Fraksi PDIP, Dede Sembada.
Dalam interupsinya, Dede, mengaku menghormati proses yang telah dilakukan BK DPRD Kuningan. “Kami berharap BK bisa bertindak profesional sesuai peraturan DPRD tentang tata cara beracara BK dan putusan yang diambil seadil-adilnya sesuai fakta dan bukti yang ada,” kata Dede dalam menyampaikan masukan dari Fraksi PDIP.
Interupsi tersebut disetujui oleh pimpinan paripurna. Bahwa BK diminta bekerja profesional dan menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya.
Paripurna akhirnya ditutup dengan pengetukan palu oleh Pimpinan Sidang. (OM)
