KUNINGAN ONLINE – Para petani mengeluhkan dan menyampaikan aspirasi kepada Anggota DPRD pada saat reses. Bahwa kelangkaan pupuk menjadi masalah dilapangan.
Hasil dari aspirasi tersebut, Komisi II DPRD Kuningan langsung mendatangi Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kuningan untuk mengklarifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan.
“Iya kita kunjungan ke kantor DKPP untuk mengkoreksi isu-isu dilapangan yang beredar dan kelangkaan pupuk bersubsidi. Dan tadi kita berdiskusi, Alhamdulillah sudah ada solusi yang bisa ditawarkan. Insya Allah tahun depan sistemnya akan diperbarui,” kata Ketua Komisi II DPRD Rany Febriani, Kamis (17/12/2020).
Dia menjelaskan, mengenai data-data juga diupdate dan mudah-mudahan mudahn tidak terjadi lagi isu-isu kelangkaan pupuk ini.
Selama ini, Dia menerangkan, anggota DPRD pekan lalu melakukan reses. Dan ada aduan dari masyarakat kalau pupuk bersubsidi itu langka.
“Ada yang engga kebagian, dan ternyata setelah dikonfirmasi ke produsen serta pengelolanya ternyata ada beberapa hal yang miskomunikasi dengan petani,” jelas politisi Partai Demokrat.
Itu terjadi, kata Rany, salah satunya kuota dengan yang di masukan ke Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) itu yang kartu taninya ada yang bermasalah.
Jadi, ada yang tidak terdata dan sebagainya. Ia menuturkan, kebanyakan kuotanya sudah habis, tapi petani masih mau.
“Ini kan harusnya satu tahun, tapi baru launchingnya di Bulan September. Berarti yang terakhir, nah otomatis kuotanya tidak sebanyak untuk satu tahun,” tuturnya.
Selain itu, Kuota pupuk di Kuningan. Sepengetahuannya, pupuknya itu sekitar 28.000 ton. Tapi, ada pengurangan di tahun 2020 itu.
Pada tahun 2021, Ia mengatakan, Kepala DKPP rencananya mengoptimalkan. “Jadi yang diajukan nantinya tidak pas-pasan dengan tidak kekurangan lagi,” katanya.
Lebih jauh, Ia menyampaikan, katanya 2020 itu masa transisi perubahan sistem. Pihaknya berharap, di tahun 2021 sistemnya sudah siap.
“Jadi tidak terjadinya lagi seperti itu, karena kemarin itu ada kejadian petani tidak terdata. Ketika terdata dan kartu taninya ada, tapi saldonya kosong. Nah seperti itu kan masalah teknis sebetulnya, jadi sistem yang bekerja. Mudah-mudahan kedepannya tidak seperti itu lagi, dan engga eror lagi lah,” ujarnya.
Rany juga menyampaikan, petani di Kuningan sekitar 18.000 petani. Untuk tahun depan diasumsikan sekitar 11.200 petani yang akan didaftarkan.
“Sekarang baru berapa persennya, karena belum optimal semua karena kemarin ada kekosangan. Jadinya saat pendataan jadi mungkin tidak terperhatikan,” pungkasnya. (OM)
