KUNINGAN ONLINE – Terkait kemiskinan yang telah disampaikan Gubernur Jawab Barat, Ridwan Kamil tidak hanya membuat Pemerintah Daerah Kuningan Berpikir Keras. Namun Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy menyampaikan kondisi kemiskinan ini menjadi perhatian semua pihak untuk menanggulanginya.
Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy bersama Sekretaris Daerah, Dian Rachmat Yanuar, dan sebelas Satuan Kerja Perangkat melakukan rapat koordinasi selama tiga hari untuk mengkaji bagaimana cara menanggulangi kemiskinan di Kuningan.
Nuzul menerangkan, sebenarnya dari tahun lalu sudah ada peringatan bahwa Kuningan berada di peringkat kedua Kabupaten termiskin, namun pemerintah daerah kurang mengantisipasinya sehingga saat ini Kuningan berada di urutan pertama.
“Pada saat tahun kemarin ada peringatan bahwa kita ada di urutan kedua, kita kurang mengantisipasi, harusnya pada saat kita berada di urutan kedua, kita membuat satu langkah-langkah strategis,” terang Zul sapaan akrabnya, Selasa (2/2/2021).
Tak ingin hal itu terjadi lagi, Zul menuturkan hasil rapat koordinasi diketahui penyebab angka kemiskinan itu berasal dari petani dan pengangguran yang kehilangan pekerjaan ketika masa pandemi.
Di sisi lain, Zul menerangkan seluruh lembaga Pemerintahan sepakat untuk fokus mengalokasikan dana kepada penaggulangan kemiskinan.
“Kita bersepakat untuk sekarang ini bersinergi. Semua kegiatan penting, pendidikan penting, kesehatan penting, hiburan penting, wisata penting tapi isu hari ini adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan, dengan begitu kegiatan apa saja harus berorientasi untuk mengatasi kemiskinan,” terangnya.
Karena penyebab kemiskinan berasal dari petani dan pengangguran, Zul mengatakan, hasil rapat koordinasi mendesak pemerintah daerah untuk menyediakan lapangan pekerjaan, salah satunya ketika ada proyek pembangunan infrastuktur, Pemda harus menerapkan kebijakan padat karya atau proyek yang menggunakan tenaga manusia.
Untuk dari sisi petaninya, Zul menyampaikan Pemerintah akan memberikan bantuan, seperti pupuk bersubsidi, dan guyur benih. Selain itu, pemerintah juga didesak untuk mengikutsertakan pelaku usaha kecil untuk pengadaan bahan sembako yang digunakan untuk bantuan dari Dinas Sosial.
“Kita arahkan, kita desak Pemerintah ketika ada program bantuan supaya tidak membelanjakan kepada perusahaan-perusahaan besar, sementara perusahaan besar itu juga disinyalir tidak membeli barang ke toko-too kecil. Beras katakanlah sekarang ada program BPNT, program BPNT diserahkan kepada perusahaan besar, perusahaan besarnya beli dari luar sementara gudang-gudang kita, pabrik-pabrik kita numpuk beras,” pungkasnya. (OM/Ida)
