KUNINGAN ONLINE – Penggunaan pupuk anorganik oleh petani menimbulkan ketergantungan sehingga konsumsi pupuk bersubsidi sangat tinggi. Namun, pemerintah terus mengurangi pupuk bersubsidi, oleh karena itu mulai 2021 Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Kuningan membuat Program Petani Mandiri Pupuk (PPMP).
“Kita memulai tahun ini untuk upaya meningkatkan kemandirian petani dalam pupuk, sebagimana dimaklumi gejolak pupuk ada karena ketergantungan terhadap pupuk anorganik,” ujar Kepala Diskatan Ukas Suharfaputra saat ditemui di kantornya, Selasa (2/2/2021).
Ia menerangkan, pupuk bersubsidi itu sangat tinggi. Sehingga ketika ada sedikit pengurangan, sedikit penurunan langsung ramai.
“Oleh karena itu, kita akan coba sedikit demi sedikit kurangi ketergantungan tersebut dengan program petani mandiri pupuk,” terangnya.
Pihaknya menjelaskan, PPMP adalah program yang mengedukasi petani agar bisa membuat pupuk organik sendiri dari bahan baku lokal di sekitar, program ini akan dilaksanakan di 16 UPTD pertanian desa.
Ia mengatakan, melalui program ini semoga bisa jadi kebiasaan baru untuk petani membuat pupuk secara mandiri sehingga ketika subsidi pupuk dari pemerintah dikurangi atau diberhentikan, petani tidak lagi khawatir.
“Pada tahun 2020 sendiri, petani mengalami kekurangan pupuk subsidi, karena sistem input yang kurang optimal. Ada beberapa petani yang tidak terinput sehingga tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi,” jelasnya.
Selain itu, Ukas menuturkan, kesalahan di 2020 tidak akan terjadi lagi dan untuk 2021 pengimputannya sudah dioptimalkan sehingga sudah ada 112.000 petani dari yang awalnya hanya 83.000 saja. Itu berarti pupuk yang diperlukan hampir 60.000 ton.
Pihaknya berharap, agar petani tidak terus menerus bergantung pada pupuk subsidi, karena prioritas anggaran pemerintah daerah tidak hanya untuk petani. Selain itu juga penggunaan pupuk organik secara terus menurus bisa merusak kualitas tanah sehingga hasil yang didapatkan bisa turun kualitasnya.
“Tidak mungkin terus menurus bergantung pada pupuk subsidi, pertama pupuk subsidi itu kan pupuk anorganik sementara lahan kita sudah jenuh dengan bahan kimia. Sehingga kalau sudah seperti itu dibombardir terus menurus oleh pupuk kima seperti itu,” ujarnya.
Ukas juga menambahkan, secara produktivitasnya mungkin akan menurun dan akan merusak basis produksi.
“Kita memang atas dasar itu petani harus sudah mengurangi. Disamping itu beban pemerintah pusat itu kan sangat tinggi untuk subsidi pupuk ini mereka mungkin sampai 5 triliun yang dikeluarkan sedangkan masih banyak prioritas masalah lain yang harus diselesaikan,” pungkasnya. (Jatnika/Ida)
