KUNINGAN ONLINE – Adanya Klaster pondok pesantren yang terjadi di Kabupaten Kuningan mendapat respon dari Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum. Kedatangannya Wagub Jabar berserta jajarannya itu, selain memonitor pelaksanaan Test Swab Massal juga menjadi perhatian khusus bagi Pontren yang ada di Jabar.
“Klaster Pontren baru kali ini, dan kami sampaikan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur untuk tetap mentaati protokol Kesehatan. Jadi, kami berharap tidak terjadi kelalayan dan kelengahan pihak Pontren dalam penanganan Covid-19,” kata Uu usai melaksanakan monitoring di Pontren Husnul Khotimah kepada wartawan, Selasa (29/9/2020).
Sebelumnya, pihaknya sudah mensosialisasikan kepada 500 Kiyai di Jabar. Oleh karena itu, Ia meminta Pontren untuk menerapkan protokol kesehatan demi umat, dan santri serta harus memaksimalkan syariat dan tawakal.
Sebagai bentuk responsif Pemprov Jabar terhadap penanganan Covid-19. Khususnya di Pontren, dirinya menjelaskan dalam kondisi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ini ada tiga benteng yang ditekankan Pemprov Jabar untuk penangan Covid-19.
“Pertama, menjaga pola hidup bersih, sehat dan protokol Kesehatan. Kedua, selalu mengadakan test termasuk PCR dan ketiga, cepat tanggap ketika ada yang terpapar Covid-19,” jelasnya.
Pemprov Jabar, kata Uu, memberikan bantuan sejumlah 5000 alat untuk Test Swab bagi warga Pontren Husnul Khotimah. Namun untuk hari ini, baru 400 alat Swab yang digunakan. Sisanya bertahap, karena keterbatasan petugas.
Ketika ditanya mengenai KBM di Pontren Husnul Khotimah, UU menyampaikan, bhawa pihaknya memohon untuk tidak melaksanakan proses mengajar terlebih dahulu.
“Alhamdulillah, pihak pesantren mengerti apa yang menjadi arahan kamk. Selain itu juga, pihak pesantren punya kewenangan masing-masing,” ujarnya.
Uu berharap, apabila nanti santri yang dipulangkan kerumah masing-masing itu sudah jelas negatif. Jangan sampai disaat dipulangkan tidak memiliki status, takutnya menular didaerahnya masing-masing.
“Bagi para santri yang positif akan ditangani disini bersama Pemerintah daerah, dan ponpes sehingga kalau sudah negatif baru dikembalikan,” pungkasnya. (OM)
