KUNINGAN ONLINE – Dalam menghadapi pengunjuk rasa dari berbagai elemen terkait dengan polemik Diksi ‘Limbah’. Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kuningan yakni Purnama menyatakan siap mundur di tanggal 2 November 2020.
Hal itu menyusul adanya desakan dari aktivitas mahasiswa saat meminta kepastian pernyataan sikap BK dalam melakukan proses permasalah kasus diksi ‘limbah’ yang melibatkan Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy.
“Saya katakan, nanti tanggal 2 November itu merupakan hari bersejarah. Dan saya berjanji siap mundur dari Anggota DPRD Kuningan, jika kebenaran dan keadilan dalam proses ini tidak ada,” kata Purnama yang juga Anggota Fraksi PDIP DPRD Kuningan di hadapan ratusan pengunjuk rasa, Kamis (22/10/2020).
Soal proses pelaksanaan kerja BK, kata Purnama yang juga mantan Kapolsek Ciniru ini menjelaskan, pihaknya menyakini bahwa hukum dan penegakan aturan itu merupakan panglima besar dalam menentukan keadilan serta kebenaran.
“Kami mempersilahkan kawan– kawan mahasiswa menggiring dan melaporkan saya ke kantor Polisi,” katanya.
Sebab, kata Purnama, berbuat bohong itu ada pasalnya. “Mangga silakan teman – teman laporkan saya jika berbohong, saya iklas di giring ke kantor polisi,” ujarnya.
Berbeda dengan anggota BK DPRD lainnya, yakni Etik dari Fraksi PKS, Uba dari Fraksi PAN dan Badriyanto dari Fraksi Partai Golkar, lebih mengedepankan tata acara dan menegak aturan dalam menyelesaian kasus ini di internal BK.
Masih ditempat sama, Purnama berjanji akan menyelesaikan tugas dan fungsinya sebagai Badan Kehormatan.
“Dalam penyelesaian kasus Ketua Dewan ini sudah 90 persen, jadi tinggal 10 persen dan mohon kawalannya dari teman-teman mahasiswa dan santri,” pungkasnya.
Sementara itu, Sandi Ketua PC IMM Kuningan menegaskan bahwa pihak BK seolah-olah hanya janjinya saja. Namun pada faktanya sampai hari ini (22/10/2020) tidak memenuhi janjinya.
“Janjinya hanya janji busuk, tempo hari siap untuk mundur. Tapi nyatanya ketua BK (Pak Toto, red) saja engga hadir. Jadi kepastian apa yang dapat kami termia, kalau sampai tanggal 2 November ketua DPRD tidak turun dari jabatannya. Maka, aksi lanjutan akan terjadi,” pungkasnya. (OM)
